Apa itu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam kontrak konstruksi di Indonesia?

Hal yang paling diperhatikan saat akan mengajukan kontrak kerja kepada pemberi tugas yaitu tidak terlepas dengan aspek perpajakan.  Terkadang calon kontraktor memberikan harga penawaran tidak memasukkan nilai pajak terlebih kepada kontraktor yang sudah berbadan hukum.

Dari berbagai pengalaman menangani kontrak kerja konstruksi pastinya harga yang ditawarkan oleh kontraktor harus mencantumkan nilai-nilai aspek pajak yang berlaku di Indonesia.

Seperti yang kami ambil dari buku “Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia” yang ditulis oleh Ir. H. Nazarkhan Yasin diterbitkan oleh Gramedia bahwa “Dalam  suatu kontrak konstruksi terkandung aspek perpajakan,  terutama yang berkaitan dengan nilai kontrak sebagai pendapatan dari penyedia jasa.”  Adapun aspek pajak yang terkandung yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Jenis pajak yang terkait dengan jasa konstruksi adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan.  Berikut ini akan dijelaskan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPN merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung  dan merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri yang dipungut pada setiap tingkat penyerahan dalam jalur produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen dengan menggunakan metode kredit pajak.

Bagaimana cara menghitung besar tarif PPN?

Besar tarif PPN senilai 10% dan cara menghitungnya yaitutarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, seperi contoh dibawah ini.

Harga Pokok (real cost)                                                 : Rp. 12.000.000.000,-

Keuntungan Penyedia Jasa (10%)                                : Rp.   1.200.000.000,

Dasar pengenaan                                                            : Rp. 13.200.000.000,-

PPN 10%                                                                            : Rp.   1.320.000.000,-

Nilai Kontrak                                                                    :Rp. 14.520.000.000,-    

Kemudian apa hubungannya dengan Faktur Pajak?

Faktur pajak merupakan sarana yang sangat penting dalam pemungutan PPN, dikarenakan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dan sekaligus merupakan bukti pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan sudah tentu mempunyai nilai uang.

0

2 thoughts on “Apa itu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam kontrak konstruksi di Indonesia?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Apabila bermanfaat, bagikan artikel ini